Dugaan Pelanggaran SOP MBG, Warga Minta BGN Turun Tangan Audit SPPG Yayasan Mega Makmur Mulia

Kediri – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh SPPG di bawah Yayasan Mega Makmur Mulia menuai sorotan serius. Program nasional yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi anak sekolah itu diduga tidak dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah.

Berdasarkan dokumentasi dan keterangan dari sejumlah sumber di lapangan, menu makanan yang dibagikan kepada siswa dinilai jauh dari standar gizi seimbang. Porsi yang diterima anak-anak sekolah dinilai terlalu minimalis, dengan kandungan protein, sayur, dan buah yang terbatas.

Padahal, pemerintah telah menetapkan anggaran MBG sebesar Rp12.000 per porsi untuk TK–SD dan Rp15.000 per porsi untuk SMP–SMK. Namun makanan yang diterima peserta didik dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai anggaran tersebut.

“Kalau melihat porsinya, sulit dipercaya nilainya sampai segitu. Ini bukan sekadar soal kenyang, tapi soal gizi anak,” kata seorang warga yang mengikuti langsung distribusi MBG.

Tak hanya soal makanan, persoalan serius juga muncul dari sisi tenaga kerja. Sejumlah pekerja SPPG mengaku harus bekerja hingga 12–16 jam per hari, mulai dari persiapan, memasak, hingga distribusi. Ironisnya, tidak ada kejelasan upah lembur maupun transparansi sistem penggajian.

“Kami bekerja dari subuh sampai malam, tapi tidak pernah dijelaskan soal hitungan gaji. Tidak ada lembur, tidak ada rincian,” ungkap salah satu pekerja dapur MBG.

Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola program pemerintah yang akuntabel dan manusiawi, apalagi MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran besar dan sasaran kelompok rentan, yakni anak-anak.

Masyarakat pun mempertanyakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan MBG di daerah. Mereka menilai kontrol mutu makanan dan pengawasan penggunaan anggaran berjalan sangat lemah, sehingga membuka ruang dugaan penyimpangan.

Atas kondisi ini, publik mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat untuk turun langsung ke lapangan melakukan audit menyeluruh dan investigasi terbuka terhadap SPPG Yayasan Mega Makmur Mulia.

“Kalau benar program ini untuk masa depan anak bangsa, maka harus dibuka secara transparan. Jangan sampai anggaran besar tapi yang sampai ke anak hanya sisa kualitas,” tegas perwakilan warga.

Warga menegaskan bahwa desakan audit ini bukan untuk menjatuhkan program MBG, melainkan untuk menyelamatkan tujuan awalnya agar benar-benar berdampak pada peningkatan gizi anak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Mega Makmur Mulia belum memberikan klarifikasi resmi. Media masih berupaya menghubungi pihak yayasan dan instansi terkait untuk mendapatkan tanggapan.